Undang-UndangAktifUU No. 21 Tahun 2000

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh

Hak berserikat pekerja/buruh.

Tahun
2000
Nomor
21
Bagian
4 bagian
Topik
1
Sumber Resmi: BPK RI
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2000
Institusi
Kementerian Ketenagakerjaan
Status
Aktif
Diundangkan
4 Agustus 2000
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
4 Agu 2000
Kata Kunci
serikat pekerja
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2000Diundangkan

4 Agustus 2000 — UU No. 21 Tahun 2000.

4 Agu 2000Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Hak berserikat pekerja/buruh.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2000 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

  • Istilah kunci: serikat pekerja

Materi Pokok

Hak berserikat pekerja/buruh.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang
Nomor & tahun21 / 2000
Instansi penerbitKementerian Ketenagakerjaan
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 21 Tahun 2000 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode PemulaBahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 21 Tahun 2000 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2000. Isinya kira-kira: hak berserikat pekerja/buruh. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 21 Tahun 2000 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Ketenagakerjaan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Ketenagakerjaan.

Kenapa ini penting?

  • Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
  • Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Ketenagakerjaan.
  • Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Ketenagakerjaan. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

  • Anda menghadapi masalah pemutusan Hubungan Kerja dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
  • Seseorang bertanya soal upah, Lembur, dan THR; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
  • Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 21 Tahun 2000.

Sering disalahpahami

  • Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
  • "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
  • Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.

Konsep Hukum Penting

Pesangon
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
PKWT
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
PKWTT
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
PHK
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
BPJS
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.

Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula

Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.

Topik

Topik Hukum Terkait

Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Jaringan Hukum

Relasi Antar Dokumen

Peraturan Terkait

UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja
UU Ketenagakerjaan
UU Ketenagakerjaan
PP Pengupahan
PP Pengupahan
Permenaker THR
Permenaker THR
UU PPHI
UU PPHI

Putusan Terkait

Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023
Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023

Lembaga Terkait

Kementerian Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
Pengadilan Hubungan Industrial
Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

BPK RITerverifikasi
Kementerian Ketenagakerjaan · Pranala resmi dokumen.
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. UU No. 21 Tahun 2000. Kementerian Ketenagakerjaan. 2000. Pustakara.