Undang-UndangAktifUU No. 1 Tahun 2023

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.

Tahun
2023
Nomor
1
Bagian
4 bagian
Topik
1
Sumber Resmi: BPK RI
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2023
Institusi
Kementerian Hukum
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
2 Jan 2023
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2023Diterbitkan

UU No. 1 Tahun 2023 diterbitkan oleh Kementerian Hukum.

2 Jan 2023Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2023 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang
Nomor & tahun1 / 2023
Instansi penerbitKementerian Hukum
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Penjelasan Bahasa Sederhana

Dihasilkan dari metadata dokumen ini

Dalam bahasa sederhana: KUHP Nasional adalah undang-undang yang kUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.

Poin Penting

  • UU No. 1 Tahun 2023 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2023.
  • Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian Hukum.
  • KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.
  • Topik hukum terkait: Hukum Pidana.

Konsep Hukum Penting

Hukum Pidana
Istilah kunci dalam bidang Hukum Pidana.
Topik

Topik Hukum Terkait

Hukum Pidana
Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Undang-UndangAktif
UU No. 12 Tahun 2022
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Payung hukum untuk penanganan kekerasan seksual dan hak korban.

Undang-UndangAktif
UU No. 5 Tahun 2018
Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menyempurnakan pemberantasan terorisme.

Undang-UndangAktif
UU No. 8 Tahun 2010
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Undang-UndangDiubah
UU No. 15 Tahun 2003
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Payung hukum pemberantasan terorisme.

Undang-UndangAktif
UU No. 8 Tahun 1981
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana Indonesia.

Undang-UndangAktif
UU No. 11 Tahun 2025
UU 11/2025

Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

BPK RITerverifikasi
Kementerian Hukum · Pranala resmi dokumen.
Situs Resmi
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Situs Resmi
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023. Kementerian Hukum. 2023. Pustakara.