Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
UU No. 11 Tahun 2025 diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2025 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 11 / 2025 |
| Instansi penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat RI |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 11 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: UU 11/2025 adalah undang-undang yang entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Poin Penting
- UU No. 11 Tahun 2025 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2025.
- Diterbitkan / ditangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025.
- Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
- Topik hukum terkait: Perlindungan Konsumen, Hukum Pidana.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Entri indeks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Keadaan tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian debitur. Diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
Istilah teknis pada Hukum Agraria: Ganti Rugi.
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. UU No. 11 Tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2025. Pustakara.