Undang-UndangAktifUU No. 21 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023

Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.

Tahun
2023
Nomor
21
Bagian
4 bagian
Topik
2
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2023
Institusi
Dewan Perwakilan Rakyat RI
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
2023
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2023Diterbitkan

UU No. 21 Tahun 2023 diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.

2023Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2023 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang
Nomor & tahun21 / 2023
Instansi penerbitDewan Perwakilan Rakyat RI
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 21 Tahun 2023 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode PemulaBahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 21 Tahun 2023 sebagai aturan tertulis yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tahun 2023. Isinya kira-kira: entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 21 Tahun 2023 adalah undang-undang yang mengatur soal perlindungan Konsumen. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar perlindungan Konsumen.

Kenapa ini penting?

  • Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
  • Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan perlindungan Konsumen.
  • Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
  • Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Perlindungan Konsumen. Selain itu, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

  • Anda menghadapi masalah transaksi Elektronik & Marketplace dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
  • Seseorang bertanya soal barang & Jasa Cacat; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
  • Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 21 Tahun 2023.

Sering disalahpahami

  • Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
  • "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
  • Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.

Konsep Hukum Penting

Konsumen
Istilah kunci dalam bidang Perlindungan Konsumen.
Pelaku Usaha
Istilah kunci dalam bidang Perlindungan Konsumen.
Wanprestasi
Istilah kunci dalam bidang Perlindungan Konsumen.
Ganti Rugi
Istilah kunci dalam bidang Perlindungan Konsumen.
Klausula Baku
Istilah kunci dalam bidang Perlindungan Konsumen.

Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula

Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.

Lembaga Terkait
Kementerian Perdagangan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
YLKI
Peraturan Terkait
UU Perlindungan Konsumen
UU Perlindungan Konsumen
UU ITE
UU ITE
PP PMSE
PP PMSE
Topik

Topik Hukum Terkait

Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Jaringan Hukum

Relasi Antar Dokumen

Peraturan Terkait

UU Perlindungan Konsumen
UU Perlindungan Konsumen
UU ITE
UU ITE
PP PMSE
PP PMSE

Lembaga Terkait

Kementerian Perdagangan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
YLKI
Otoritas Jasa Keuangan
Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Dewan Perwakilan Rakyat RI · Pranala resmi dokumen.
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. UU No. 21 Tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2023. Pustakara.