Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
UU No. 21 Tahun 2023 diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2023 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 21 / 2023 |
| Instansi penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat RI |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 21 Tahun 2023 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan UU No. 21 Tahun 2023 sebagai aturan tertulis yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tahun 2023. Isinya kira-kira: entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
UU No. 21 Tahun 2023 adalah undang-undang yang mengatur soal perlindungan Konsumen. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar perlindungan Konsumen.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan perlindungan Konsumen.
- Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Perlindungan Konsumen. Selain itu, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah transaksi Elektronik & Marketplace dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Seseorang bertanya soal barang & Jasa Cacat; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 21 Tahun 2023.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Keadaan tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian debitur. Diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
Istilah teknis pada Hukum Agraria: Ganti Rugi.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Entri indeks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Keadaan tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian debitur. Diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
Istilah teknis pada Hukum Agraria: Ganti Rugi.
Ketentuan yang ditetapkan sepihak dalam perjanjian.
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. UU No. 21 Tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2023. Pustakara.