Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
25 November 2011 — UU No. 24 Tahun 2011.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2011 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
- Istilah kunci: BPJS
- Istilah kunci: jaminan sosial
Materi Pokok
Membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 24 / 2011 |
| Instansi penerbit | BPJS |
| Status keberlakuan | Aktif |
| Kategori hukum | Hukum Publik |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 24 Tahun 2011 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan UU No. 24 Tahun 2011 sebagai aturan tertulis yang dibuat BPJS pada tahun 2011. Isinya kira-kira: membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
UU No. 24 Tahun 2011 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Kesehatan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Kesehatan.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Kesehatan.
- Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BPOM ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah malpraktik dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Seseorang bertanya soal hak Pasien; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 24 Tahun 2011.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Omnibus law sektor kesehatan yang mengonsolidasi belasan UU sebelumnya.
Kekarantinaan kesehatan di Indonesia.
Diganti oleh UU Kesehatan 17/2023 (omnibus law kesehatan).
Landasan SJSN yang menjadi dasar penyelenggaraan BPJS.
Menjabarkan pelaksanaan UU Kesehatan 17/2023 secara menyeluruh.
PSBB penanganan COVID-19.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU No. 24 Tahun 2011. BPJS. 2011. Pustakara.