UU No. 40 Tahun 2004 — SJSN

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2004

Institusi

Kementerian Koordinator PMK

Status

Aktif

Diundangkan

19 Oktober 2004

Kategori Hukum

Hukum Publik

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

19 Okt 2004

Kata Kunci

SJSN, jaminan sosial, BPJS

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2004Diundangkan

19 Oktober 2004 — UU No. 40 Tahun 2004.

19 Okt 2004Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Landasan SJSN yang menjadi dasar penyelenggaraan BPJS.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2004 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Istilah kunci: SJSN
Istilah kunci: jaminan sosial
Istilah kunci: BPJS

Materi Pokok

Landasan SJSN yang menjadi dasar penyelenggaraan BPJS.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Undang-Undang
Nomor & tahun	40 / 2004
Instansi penerbit	Kementerian Koordinator PMK
Status keberlakuan	Aktif
Kategori hukum	Hukum Publik

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 40 Tahun 2004 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 40 Tahun 2004 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Koordinator PMK pada tahun 2004. Isinya kira-kira: landasan SJSN yang menjadi dasar penyelenggaraan BPJS. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 40 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Kesehatan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Kesehatan.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Kesehatan.
Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BPOM ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah malpraktik dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Seseorang bertanya soal hak Pasien; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 40 Tahun 2004.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.