Undang-UndangAktifUU No. 17 Tahun 2023

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Omnibus law sektor kesehatan yang mengonsolidasi belasan UU sebelumnya.

Tahun
2023
Nomor
17
Bagian
4 bagian
Topik
1
Sumber Resmi: BPK RI
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2023
Institusi
Kementerian Kesehatan
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
8 Agu 2023
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2023Diterbitkan

UU No. 17 Tahun 2023 diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

8 Agu 2023Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Omnibus law sektor kesehatan yang mengonsolidasi belasan UU sebelumnya.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2023 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Omnibus law sektor kesehatan yang mengonsolidasi belasan UU sebelumnya.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang
Nomor & tahun17 / 2023
Instansi penerbitKementerian Kesehatan
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 17 Tahun 2023 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode PemulaBahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 17 Tahun 2023 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Kesehatan pada tahun 2023. Isinya kira-kira: omnibus law sektor kesehatan yang mengonsolidasi belasan UU sebelumnya. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 17 Tahun 2023 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Kesehatan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Kesehatan.

Kenapa ini penting?

  • Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
  • Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Kesehatan.
  • Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
  • Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BPOM ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

  • Anda menghadapi masalah malpraktik dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
  • Seseorang bertanya soal hak Pasien; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
  • Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 17 Tahun 2023.

Sering disalahpahami

  • Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
  • "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
  • Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.

Konsep Hukum Penting

Informed Consent
Istilah kunci dalam bidang Hukum Kesehatan.
Rekam Medis
Istilah kunci dalam bidang Hukum Kesehatan.
Malpraktik
Istilah kunci dalam bidang Hukum Kesehatan.
STR
Istilah kunci dalam bidang Hukum Kesehatan.

Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula

Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.

Istilah Hukum Terkait
Informed Consent
Informed Consent
Rekam Medis
Rekam Medis
Malpraktik
Malpraktik
STR
STR
Lembaga Terkait
Kementerian Kesehatan
BPJS Kesehatan
BPOM
Konsil Kesehatan Indonesia
Topik

Topik Hukum Terkait

Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Jaringan Hukum

Relasi Antar Dokumen

Istilah Hukum Terkait

Informed Consent
Informed Consent
Rekam Medis
Rekam Medis
Malpraktik
Malpraktik
STR
STR

Lembaga Terkait

Kementerian Kesehatan
BPJS Kesehatan
BPOM
Konsil Kesehatan Indonesia
Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

BPK RITerverifikasi
Kementerian Kesehatan · Pranala resmi dokumen.
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023. Kementerian Kesehatan. 2023. Pustakara.