UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Reformasi menyeluruh sektor jasa keuangan, termasuk peran OJK, BI, dan LPS.
Informasi Dokumen
Lihat 7 informasi dokumen
Perjalanan Dokumen
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Reformasi menyeluruh sektor jasa keuangan, termasuk peran OJK, BI, dan LPS.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2023 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Reformasi menyeluruh sektor jasa keuangan, termasuk peran OJK, BI, dan LPS.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 4 / 2023 |
| Instansi penerbit | Kementerian Keuangan |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 4 Tahun 2023 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan UU No. 4 Tahun 2023 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Isinya kira-kira: reformasi menyeluruh sektor jasa keuangan, termasuk peran OJK, BI, dan LPS. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
UU No. 4 Tahun 2023 adalah undang-undang yang mengatur soal jasa Keuangan & Fintech. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar jasa Keuangan & Fintech.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan jasa Keuangan & Fintech.
- Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Jasa Keuangan & Fintech. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan, AFPI dan Satgas PASTI ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah pinjaman Online (P2P Lending) dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Seseorang bertanya soal praktik Penagihan; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 4 Tahun 2023.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Pasal yang paling penting untuk memahami dokumen ini.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.
Sistem penyelenggaraan transfer dana.
Aturan pelaksana P2SK.
Independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Kerangka perbankan pasca krisis 1998.
Dasar hukum perbankan nasional.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU No. 4 Tahun 2023. Kementerian Keuangan. 2023. Pustakara.