UU No. 3 Tahun 2011 — Transfer Dana

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2011

Institusi

Bank Indonesia

Status

Aktif

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

23 Mar 2011

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2011Diterbitkan

UU No. 3 Tahun 2011 diterbitkan oleh Bank Indonesia.

23 Mar 2011Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Sistem penyelenggaraan transfer dana.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2011 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Sistem penyelenggaraan transfer dana.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Undang-Undang
Nomor & tahun	3 / 2011
Instansi penerbit	Bank Indonesia
Status keberlakuan	Aktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 3 Tahun 2011 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 3 Tahun 2011 sebagai aturan tertulis yang dibuat Bank Indonesia pada tahun 2011. Isinya kira-kira: sistem penyelenggaraan transfer dana. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 3 Tahun 2011 adalah undang-undang yang mengatur soal jasa Keuangan & Fintech. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar jasa Keuangan & Fintech.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan jasa Keuangan & Fintech.
Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Jasa Keuangan & Fintech. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan, AFPI dan Satgas PASTI ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah pinjaman Online (P2P Lending) dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Seseorang bertanya soal praktik Penagihan; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 3 Tahun 2011.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.