Undang-UndangDigantiUU No. 11 Tahun 2020

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja versi pertama; digantikan oleh UU 6/2023.

Tahun
2020
Nomor
11
Bagian
4 bagian
Topik
2
Sumber Resmi: BPK RI
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2020
Institusi
Kementerian Investasi
Status
Diganti
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
2 Nov 2020
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2020Diterbitkan

UU No. 11 Tahun 2020 diterbitkan oleh Kementerian Investasi.

2 Nov 2020Diganti

Dokumen ini digantikan oleh instrumen yang lebih baru.

2 Nov 2020Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Undang-Undang Cipta Kerja versi pertama; digantikan oleh UU 6/2023.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2020 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Undang-Undang Cipta Kerja versi pertama; digantikan oleh UU 6/2023.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang
Nomor & tahun11 / 2020
Instansi penerbitKementerian Investasi
Status keberlakuanDiganti

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 11 Tahun 2020 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode PemulaBahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 11 Tahun 2020 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Investasi pada tahun 2020. Isinya kira-kira: undang-Undang Cipta Kerja versi pertama; digantikan oleh UU 6/2023. Saat ini dokumen ini sudah digantikan oleh dokumen yang lebih baru.

Ini dokumen apa?

UU No. 11 Tahun 2020 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Ketenagakerjaan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Ketenagakerjaan.

Kenapa ini penting?

  • Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
  • Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Ketenagakerjaan.
  • Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Status "Diganti" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Ketenagakerjaan. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

  • Anda menghadapi masalah pemutusan Hubungan Kerja dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
  • Seseorang bertanya soal upah, Lembur, dan THR; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
  • Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 11 Tahun 2020.

Sering disalahpahami

  • Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
  • Status "Diganti" berarti Anda perlu memeriksa dokumen penggantinya sebelum memakainya sebagai dasar.
  • Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.

Konsep Hukum Penting

Pesangon
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
PKWT
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
PKWTT
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
PHK
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.
BPJS
Istilah kunci dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.

Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula

Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.

Topik

Topik Hukum Terkait

Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Jaringan Hukum

Relasi Antar Dokumen

Peraturan Terkait

UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja
UU Ketenagakerjaan
UU Ketenagakerjaan
PP Pengupahan
PP Pengupahan
Permenaker THR
Permenaker THR
UU PPHI
UU PPHI

Putusan Terkait

Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023
Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023

Lembaga Terkait

Kementerian Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
Pengadilan Hubungan Industrial
Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

BPK RITerverifikasi
Kementerian Investasi · Pranala resmi dokumen.
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU No. 11 Tahun 2020. Kementerian Investasi. 2020. Pustakara.