Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
PP No. 24 Tahun 2018 diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.
Dokumen ini sudah tidak berlaku dan digantikan instrumen lain.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Pendahulu OSS RBA; dicabut oleh PP 5/2021.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 PP No. 24 Tahun 2018 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Pendahulu OSS RBA; dicabut oleh PP 5/2021.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Pemerintah |
| Nomor & tahun | 24 / 2018 |
| Instansi penerbit | Kementerian Investasi/BKPM |
| Status keberlakuan | Dicabut |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 24 Tahun 2018 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan PP No. 24 Tahun 2018 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2018. Isinya kira-kira: pendahulu OSS RBA; dicabut oleh PP 5/2021. Saat ini dokumen ini sudah dicabut sehingga tidak lagi menjadi dasar hukum yang berlaku.
Ini dokumen apa?
PP No. 24 Tahun 2018 adalah peraturan pemerintah yang mengatur soal investasi. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar investasi.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan investasi.
- Menyebut Kementerian Investasi/BKPM sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Dicabut" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Investasi. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah investasi dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut PP No. 24 Tahun 2018.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- Status "Dicabut" berarti Anda perlu memeriksa dokumen penggantinya sebelum memakainya sebagai dasar.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Menyederhanakan regulasi lintas sektor untuk mendorong lapangan kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja versi pertama; digantikan oleh UU 6/2023.
Kerangka penanaman modal di Indonesia.
Insentif perpajakan pasca UU Cipta Kerja.
Aturan pelaksana UU Cipta Kerja klaster koperasi dan UMKM.
Kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan integrasi OSS.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PP No. 24 Tahun 2018. Kementerian Investasi/BKPM. 2018. Pustakara.