Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
31 Desember 1981 — UU No. 8 Tahun 1981.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Hukum acara pidana Indonesia.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
- Istilah kunci: KUHAP
- Istilah kunci: hukum acara
Materi Pokok
Hukum acara pidana Indonesia.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 8 / 1981 |
| Instansi penerbit | Kementerian Hukum |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 8 Tahun 1981 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang hukum acara pidana Indonesia.
Poin Penting
- UU No. 8 Tahun 1981 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 1981.
- Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian Hukum.
- Hukum acara pidana Indonesia.
- Topik hukum terkait: Hukum Pidana.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.
Payung hukum untuk penanganan kekerasan seksual dan hak korban.
Menyempurnakan pemberantasan terorisme.
Pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Payung hukum pemberantasan terorisme.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981. Kementerian Hukum. 1981. Pustakara.