Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
UU No. 5 Tahun 2018 diterbitkan oleh Kementerian Hukum.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Menyempurnakan pemberantasan terorisme.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2018 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Menyempurnakan pemberantasan terorisme.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 5 / 2018 |
| Instansi penerbit | Kementerian Hukum |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 5 Tahun 2018 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah undang-undang yang menyempurnakan pemberantasan terorisme.
Poin Penting
- UU No. 5 Tahun 2018 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2018.
- Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian Hukum.
- Menyempurnakan pemberantasan terorisme.
- Topik hukum terkait: Hukum Pidana.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.
Payung hukum untuk penanganan kekerasan seksual dan hak korban.
Pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Payung hukum pemberantasan terorisme.
Hukum acara pidana Indonesia.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU No. 5 Tahun 2018. Kementerian Hukum. 2018. Pustakara.