Undang-UndangDiubahUU No. 11 Tahun 2008

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Landasan hukum transaksi elektronik dan konten daring; diubah beberapa kali.

Tahun
2008
Nomor
11
Bagian
4 bagian
Topik
1
Sumber Resmi: BPK RI
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2008
Institusi
Kementerian Komunikasi dan Digital
Status
Diubah
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
21 Apr 2008
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2008Diterbitkan

UU No. 11 Tahun 2008 diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

21 Apr 2008Diubah

Dokumen ini telah mengalami perubahan; periksa naskah konsolidasi pada sumber resmi.

21 Apr 2008Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Landasan hukum transaksi elektronik dan konten daring; diubah beberapa kali.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Landasan hukum transaksi elektronik dan konten daring; diubah beberapa kali.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang
Nomor & tahun11 / 2008
Instansi penerbitKementerian Komunikasi dan Digital
Status keberlakuanDiubah

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 11 Tahun 2008 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Penjelasan Bahasa Sederhana

Dihasilkan dari metadata dokumen ini

Dalam bahasa sederhana: UU ITE adalah undang-undang yang landasan hukum transaksi elektronik dan konten daring; diubah beberapa kali.

Poin Penting

  • UU No. 11 Tahun 2008 berstatus Diubah dan diterbitkan pada tahun 2008.
  • Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
  • Landasan hukum transaksi elektronik dan konten daring;
  • Topik hukum terkait: Hukum Siber.

Konsep Hukum Penting

Hukum Siber
Konsep hukum yang muncul pada dokumen ini.
Topik

Topik Hukum Terkait

Hukum Siber
Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Undang-UndangAktif
UU No. 1 Tahun 2024
Perubahan Kedua UU ITE

Perubahan kedua UU ITE terkait pasal pencemaran nama baik dan hoaks.

Undang-UndangAktif
UU No. 27 Tahun 2022
Pelindungan Data Pribadi

Mengatur pemrosesan data pribadi, hak subjek data, dan sanksi kebocoran.

Peraturan PemerintahAktif
PP No. 71 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

Peraturan PemerintahDicabut
PP No. 82 Tahun 2012
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pendahulu PP 71/2019 di sektor sistem dan transaksi elektronik.

Peraturan PresidenAktif
Perpres No. 95 Tahun 2018
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peta jalan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Peraturan PresidenAktif
Perpres No. 53 Tahun 2017
Badan Siber dan Sandi Negara

Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

BPK RITerverifikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital · Pranala resmi dokumen.
Situs Resmi
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Situs Resmi
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. Kementerian Komunikasi dan Digital. 2008. Pustakara.