Peraturan PresidenAktifPerpres No. 95 Tahun 2018

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peta jalan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Tahun
2018
Nomor
95
Bagian
4 bagian
Topik
2
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Peraturan Presiden
Nomor
95
Tahun
2018
Institusi
Kementerian PANRB
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
5 Okt 2018
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2018Diterbitkan

Perpres No. 95 Tahun 2018 diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

5 Okt 2018Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Peta jalan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 Perpres No. 95 Tahun 2018 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Peta jalan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

AspekKeterangan
Jenis peraturanPeraturan Presiden
Nomor & tahun95 / 2018
Instansi penerbitKementerian PANRB
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Perpres No. 95 Tahun 2018 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Penjelasan Bahasa Sederhana

Dihasilkan dari metadata dokumen ini

Dalam bahasa sederhana: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah peraturan presiden yang peta jalan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Poin Penting

  • Perpres No. 95 Tahun 2018 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2018.
  • Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian PANRB.
  • Peta jalan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
  • Topik hukum terkait: Hukum Administrasi Negara, Hukum Siber.

Konsep Hukum Penting

Hukum Administrasi Negara
Istilah kunci dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
Hukum Siber
Istilah kunci dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
Topik

Topik Hukum Terkait

Hukum Administrasi NegaraHukum Siber
Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Undang-UndangAktif
UU No. 20 Tahun 2023
ASN 2023

Pembaruan manajemen ASN yang menggantikan UU 5/2014.

Undang-UndangAktif
UU No. 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan

Mengatur asas dan prosedur keputusan/tindakan administrasi pemerintahan.

Undang-UndangDiganti
UU No. 5 Tahun 2014
ASN

Pengaturan pokok manajemen ASN; digantikan oleh UU 20/2023.

Undang-UndangAktif
UU No. 24 Tahun 2013
Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menyempurnakan Adminduk termasuk NIK.

Undang-UndangAktif
UU No. 48 Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman

Kerangka kekuasaan kehakiman.

Undang-UndangAktif
UU No. 24 Tahun 2007
Penanggulangan Bencana

Kerangka penanggulangan bencana.

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Kementerian PANRB · Pranala resmi dokumen.
Situs Resmi
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Situs Resmi
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres No. 95 Tahun 2018. Kementerian PANRB. 2018. Pustakara.