UU No. 5 Tahun 2014 — ASN

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2014

Institusi

Kementerian PANRB

Status

Diganti

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

15 Jan 2014

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2014Diterbitkan

UU No. 5 Tahun 2014 diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

15 Jan 2014Diganti

Dokumen ini digantikan oleh instrumen yang lebih baru.

15 Jan 2014Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Pengaturan pokok manajemen ASN; digantikan oleh UU 20/2023.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2014 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Pengaturan pokok manajemen ASN; digantikan oleh UU 20/2023.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Undang-Undang
Nomor & tahun	5 / 2014
Instansi penerbit	Kementerian PANRB
Status keberlakuan	Diganti

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 5 Tahun 2014 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 5 Tahun 2014 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian PANRB pada tahun 2014. Isinya kira-kira: pengaturan pokok manajemen ASN; digantikan oleh UU 20/2023. Saat ini dokumen ini sudah digantikan oleh dokumen yang lebih baru.

Ini dokumen apa?

UU No. 5 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Administrasi Negara. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Administrasi Negara.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Administrasi Negara.
Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ombudsman RI.
Status "Diganti" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Administrasi Negara. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ombudsman RI dan Kementerian Dalam Negeri ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah keputusan TUN dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Seseorang bertanya soal upaya Administratif; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 5 Tahun 2014.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
Status "Diganti" berarti Anda perlu memeriksa dokumen penggantinya sebelum memakainya sebagai dasar.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.