PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Pendahulu PP 71/2019 di sektor sistem dan transaksi elektronik.
Informasi Dokumen
Lihat 7 informasi dokumen
Perjalanan Dokumen
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Pendahulu PP 71/2019 di sektor sistem dan transaksi elektronik.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 PP No. 82 Tahun 2012 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Pendahulu PP 71/2019 di sektor sistem dan transaksi elektronik.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Pemerintah |
| Nomor & tahun | 82 / 2012 |
| Instansi penerbit | Kementerian Komunikasi dan Digital |
| Status keberlakuan | Dicabut |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 82 Tahun 2012 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan PP No. 82 Tahun 2012 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2012. Isinya kira-kira: pendahulu PP 71/2019 di sektor sistem dan transaksi elektronik. Saat ini dokumen ini sudah dicabut sehingga tidak lagi menjadi dasar hukum yang berlaku.
Ini dokumen apa?
PP No. 82 Tahun 2012 adalah peraturan pemerintah yang mengatur soal hukum Siber. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Siber.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Siber.
- Menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Dicabut" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Siber. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah hukum Siber dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut PP No. 82 Tahun 2012.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- Status "Dicabut" berarti Anda perlu memeriksa dokumen penggantinya sebelum memakainya sebagai dasar.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pasal yang paling penting untuk memahami dokumen ini.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Perubahan kedua UU ITE terkait pasal pencemaran nama baik dan hoaks.
Mengatur pemrosesan data pribadi, hak subjek data, dan sanksi kebocoran.
Landasan hukum transaksi elektronik dan konten daring; diubah beberapa kali.
Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.
Peta jalan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP No. 82 Tahun 2012. Kementerian Komunikasi dan Digital. 2012. Pustakara.