Peraturan PemerintahAktifPP No. 71 Tahun 2019

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

Tahun
2019
Nomor
71
Bagian
4 bagian
Topik
2
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Peraturan Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2019
Institusi
Kementerian Komunikasi dan Digital
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
10 Okt 2019
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2019Diterbitkan

PP No. 71 Tahun 2019 diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

10 Okt 2019Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 PP No. 71 Tahun 2019 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

AspekKeterangan
Jenis peraturanPeraturan Pemerintah
Nomor & tahun71 / 2019
Instansi penerbitKementerian Komunikasi dan Digital
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 71 Tahun 2019 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode PemulaBahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan PP No. 71 Tahun 2019 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2019. Isinya kira-kira: kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

PP No. 71 Tahun 2019 adalah peraturan pemerintah yang mengatur soal pelindungan Data Pribadi. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar pelindungan Data Pribadi.

Kenapa ini penting?

  • Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
  • Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan pelindungan Data Pribadi.
  • Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN.
  • Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN dan Otoritas Jasa Keuangan ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

  • Anda menghadapi masalah hak Subjek Data dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
  • Seseorang bertanya soal kewajiban Pengendali; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
  • Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut PP No. 71 Tahun 2019.

Sering disalahpahami

  • Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
  • "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
  • Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.

Konsep Hukum Penting

Subjek Data
Istilah kunci dalam bidang Pelindungan Data Pribadi.
Pengendali Data
Istilah kunci dalam bidang Pelindungan Data Pribadi.
Kebocoran Data
Istilah kunci dalam bidang Pelindungan Data Pribadi.
DPO
Istilah kunci dalam bidang Pelindungan Data Pribadi.

Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula

Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.

Istilah Hukum Terkait
Subjek Data
Subjek Data
Pengendali Data
Pengendali Data
Kebocoran Data
Kebocoran Data
Istilah HukumAktif
DPO
DPO

Istilah teknis pada Hukum Siber: DPO.

Lembaga Terkait
Kementerian Komunikasi dan Digital
BSSN
Otoritas Jasa Keuangan
Topik

Topik Hukum Terkait

Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Jaringan Hukum

Relasi Antar Dokumen

Istilah Hukum Terkait

Subjek Data
Subjek Data
Pengendali Data
Pengendali Data
Kebocoran Data
Kebocoran Data
Istilah HukumAktif
DPO
DPO

Istilah teknis pada Hukum Siber: DPO.

Lembaga Terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital
BSSN
Otoritas Jasa Keuangan
Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital · Pranala resmi dokumen.
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP No. 71 Tahun 2019. Kementerian Komunikasi dan Digital. 2019. Pustakara.