Peraturan PemerintahAktifPP No. 71 Tahun 2019

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

Tahun
2019
Nomor
71
Bagian
4 bagian
Topik
2
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Peraturan Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2019
Institusi
Kementerian Komunikasi dan Digital
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
10 Okt 2019
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2019Diterbitkan

PP No. 71 Tahun 2019 diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

10 Okt 2019Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 PP No. 71 Tahun 2019 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

AspekKeterangan
Jenis peraturanPeraturan Pemerintah
Nomor & tahun71 / 2019
Instansi penerbitKementerian Komunikasi dan Digital
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 71 Tahun 2019 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Penjelasan Bahasa Sederhana

Dihasilkan dari metadata dokumen ini

Dalam bahasa sederhana: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah peraturan pemerintah yang kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.

Poin Penting

  • PP No. 71 Tahun 2019 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2019.
  • Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
  • Kerangka penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data secara umum.
  • Topik hukum terkait: Hukum Siber, Pelindungan Data Pribadi.

Konsep Hukum Penting

Hukum Siber
Istilah kunci dalam bidang Pelindungan Data Pribadi.
Pelindungan Data Pribadi
Istilah kunci dalam bidang Pelindungan Data Pribadi.
Topik

Topik Hukum Terkait

Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital · Pranala resmi dokumen.
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP No. 71 Tahun 2019. Kementerian Komunikasi dan Digital. 2019. Pustakara.