Peraturan Menteri pada Kementerian Perdagangan Nomor 7 Tahun 2025
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 pada Kementerian Perdagangan. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
Informasi Dokumen
Lihat 7 informasi dokumen
Perjalanan Dokumen
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 pada Kementerian Perdagangan. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 Permen Perdagangan No. 7 Tahun 2025 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 pada Kementerian Perdagangan. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Menteri |
| Nomor & tahun | 7 / 2025 |
| Instansi penerbit | Kementerian Perdagangan |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Permen Perdagangan No. 7 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan Permen Perdagangan No. 7 Tahun 2025 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Perdagangan pada tahun 2025. Isinya kira-kira: entri indeks Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 pada Kementerian Perdagangan. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
Permen Perdagangan No. 7 Tahun 2025 adalah peraturan menteri yang mengatur soal hukum Ketenagakerjaan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Ketenagakerjaan.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Ketenagakerjaan.
- Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Ketenagakerjaan. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah pemutusan Hubungan Kerja dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Seseorang bertanya soal upah, Lembur, dan THR; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Permen Perdagangan No. 7 Tahun 2025.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: Pesangon.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu — perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur UU 13/2003 jo. UU 6/2023.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu — perjanjian kerja tanpa batas waktu berakhir; menempatkan pekerja sebagai pekerja tetap.
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: PHK.
Pasal yang paling penting untuk memahami dokumen ini.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Menyederhanakan regulasi lintas sektor untuk mendorong lapangan kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja versi pertama; digantikan oleh UU 6/2023.
Perlindungan pekerja migran Indonesia.
Membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik.
Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Aturan pokok hubungan kerja, pengupahan, dan PHK; diubah oleh UU Cipta Kerja.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Putusan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: Pesangon.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu — perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur UU 13/2003 jo. UU 6/2023.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu — perjanjian kerja tanpa batas waktu berakhir; menempatkan pekerja sebagai pekerja tetap.
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: PHK.
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Peraturan Menteri pada Kementerian Perdagangan Nomor 7 Tahun 2025. Permen Perdagangan No. 7 Tahun 2025. Kementerian Perdagangan. 2025. Pustakara.