Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU tentang pengujian undang-undang (2025)
Entri indeks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU tahun 2025. Amar dan pertimbangan hukum lengkap tersedia pada laman resmi mkri.id.
Informasi Dokumen
Lihat 7 informasi dokumen
Perjalanan Dokumen
Naskah & Struktur
Duduk Perkara
Entri indeks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU tahun 2025. Amar dan pertimbangan hukum lengkap tersedia pada laman resmi mkri.id.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan Putusan MK No. 7/PUU-2025 sebagai aturan tertulis yang dibuat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025. Isinya kira-kira: entri indeks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU tahun 2025. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
Putusan MK No. 7/PUU-2025 adalah putusan pengadilan yang mengatur soal hukum Ketenagakerjaan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Ketenagakerjaan.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Ketenagakerjaan.
- Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama orang atau lembaga yang berperkara dalam isu Hukum Ketenagakerjaan. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah pemutusan Hubungan Kerja dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Seseorang bertanya soal upah, Lembur, dan THR; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Putusan MK No. 7/PUU-2025.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: Pesangon.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu — perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur UU 13/2003 jo. UU 6/2023.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu — perjanjian kerja tanpa batas waktu berakhir; menempatkan pekerja sebagai pekerja tetap.
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: PHK.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Menyederhanakan regulasi lintas sektor untuk mendorong lapangan kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja versi pertama; digantikan oleh UU 6/2023.
Perlindungan pekerja migran Indonesia.
Membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik.
Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Aturan pokok hubungan kerja, pengupahan, dan PHK; diubah oleh UU Cipta Kerja.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Putusan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: Pesangon.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu — perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur UU 13/2003 jo. UU 6/2023.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu — perjanjian kerja tanpa batas waktu berakhir; menempatkan pekerja sebagai pekerja tetap.
Istilah teknis pada Hukum Ketenagakerjaan: PHK.
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU tentang pengujian undang-undang (2025). Putusan MK No. 7/PUU-2025. Mahkamah Konstitusi. 2025. Pustakara.