Undang-Undang DasarDiubahUUD 1945 — Naskah Asli

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli)

Konstitusi pertama Republik Indonesia yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal), Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

Tahun
1945
Nomor
Naskah Asli
Bagian
4 bagian
Topik
4
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Lihat 7 informasi dokumen
Jenis Dokumen
Undang-Undang Dasar
Nomor
Naskah Asli
Tahun
1945
Institusi
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Status
Diubah
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
18 Agu 1945
Linimasa

Perjalanan Dokumen

1945
Diterbitkan
UUD 1945 — Naskah Asli diterbitkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
18 Agu 1945
Diubah
Dokumen ini telah mengalami perubahan; periksa naskah konsolidasi pada sumber resmi.
18 Agu 1945
Pemutakhiran Indeks
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Konstitusi pertama Republik Indonesia yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal), Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UUD 1945 — Naskah Asli memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Konstitusi pertama Republik Indonesia yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal), Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang Dasar
Nomor & tahunNaskah Asli / 1945
Instansi penerbitPanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Status keberlakuanDiubah

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UUD 1945 — Naskah Asli dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UUD 1945 — Naskah Asli sebagai aturan tertulis yang dibuat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1945. Isinya kira-kira: konstitusi pertama Republik Indonesia yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal), Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Saat ini dokumen ini masih berlaku, tetapi sebagian isinya sudah pernah diubah.

Ini dokumen apa?

UUD 1945 — Naskah Asli adalah undang-undang dasar yang mengatur soal naskah Asli. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar naskah Asli.

Kenapa ini penting?

  • Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
  • Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan naskah Asli.
  • Menyebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pihak yang berwenang.
  • Status "Diubah" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Naskah Asli. Selain itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

  • Anda menghadapi masalah naskah Asli dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
  • Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
  • Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UUD 1945 — Naskah Asli.

Sering disalahpahami

  • Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
  • Status "Diubah" berarti Anda perlu memeriksa dokumen penggantinya sebelum memakainya sebagai dasar.
  • Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.

Konsep Hukum Penting

Naskah Asli
Konsep hukum yang muncul pada dokumen ini.
Konstitusi
Konsep hukum yang muncul pada dokumen ini.
Kedaulatan Rakyat
Konsep hukum yang muncul pada dokumen ini.
Bentuk Negara
Konsep hukum yang muncul pada dokumen ini.
Pasal-Pasal Inti

Pasal yang paling penting untuk memahami dokumen ini.

Topik

Topik Hukum Terkait

Naskah AsliKonstitusiKedaulatan RakyatBentuk Negara
Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Undang-Undang DasarAktif
UUD 1945 — Amandemen I
UUD 1945 — Amandemen I

Mengubah 9 pasal, membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua periode serta menggeser kewenangan legislasi ke DPR.

Undang-Undang DasarAktif
UUD 1945 — Naskah Konsolidasi
UUD 1945 (Naskah Konsolidasi)

Versi konsolidasi UUD 1945 yang saat ini berlaku, terdiri dari Pembukaan, 21 Bab, 73 Pasal, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

Undang-Undang DasarAktif
UUD 1945 — Amandemen III
UUD 1945 — Amandemen III

Menegaskan kedaulatan rakyat, pemilihan Presiden langsung, membentuk DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Undang-Undang DasarAktif
UUD 1945 — Amandemen II
UUD 1945 — Amandemen II

Menambahkan Bab XA HAM (Pasal 28A–28J), mengatur pemerintahan daerah, pertahanan & keamanan, serta lambang negara.

Undang-Undang DasarAktif
UUD 1945 — Amandemen IV
UUD 1945 — Amandemen IV

Menghapus Dewan Pertimbangan Agung, menegaskan alokasi APBN untuk pendidikan 20%, serta mengatur perekonomian nasional dan jaminan sosial.

Dokumen KonstitusiAktif
UUD 1945 — Rujukan Bab 1 (2002)
UUD 1945 Bab 1

Panduan rujukan terhadap Bab 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2002). Naskah resmi diterbitkan MPR RI.

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) · Pranala resmi dokumen.
Situs Resmi
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Situs Resmi
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli). UUD 1945 — Naskah Asli. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 1945. Pustakara.

UnduhSumber