Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
UUD 1945 — Amandemen III diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Menegaskan kedaulatan rakyat, pemilihan Presiden langsung, membentuk DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UUD 1945 — Amandemen III memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Menegaskan kedaulatan rakyat, pemilihan Presiden langsung, membentuk DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang Dasar |
| Nomor & tahun | Amandemen III / 2001 |
| Instansi penerbit | Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UUD 1945 — Amandemen III dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: UUD 1945 — Amandemen III adalah undang-undang dasar yang menegaskan kedaulatan rakyat, pemilihan Presiden langsung, membentuk DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Poin Penting
- UUD 1945 — Amandemen III berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2001.
- Diterbitkan / ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Menegaskan kedaulatan rakyat, pemilihan Presiden langsung, membentuk DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- Topik hukum terkait: Amandemen III, Kedaulatan Rakyat, Pemilu, Lembaga Negara.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Konstitusi pertama Republik Indonesia yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal), Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
Versi konsolidasi UUD 1945 yang saat ini berlaku, terdiri dari Pembukaan, 21 Bab, 73 Pasal, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 — Amandemen III. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2001. Pustakara.