Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
Artikel Jurnal · 2025 diterbitkan oleh Literatur Akademik.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Abstrak
Entri indeks Open Access untuk publikasi artikel jurnal bidang Agraria dan Tata Ruang (2025) yang membahas pertanahan, agraria, dan tata ruang dengan rujukan utama UU No. 5 Tahun 1960. Abstrak, sitasi, dan berkas resmi tersedia pada GARUDA Kemdikbud. Pustakara hanya mengindeks metadata publik dan menautkan ke repositori resmi.
Metode & Pembahasan
Artikel Jurnal ini membahas Agraria dan Tata Ruang, Literatur Hukum dengan pendekatan hukum normatif dan penelusuran peraturan serta putusan yang relevan.
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Jenis publikasi | Artikel Jurnal |
| Penulis | Nur Santoso; Citra Hartono |
| Afiliasi | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi |
| Penerbit | Jurnal Hukum Ius Quia Iustum |
| DOI | 10.20885/pustakara.idx.2025.1088 |
Kesimpulan
Publikasi ini menjadi rujukan akademik untuk topik Agraria dan Tata Ruang dan dapat diakses penuh melalui repositori resmi.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan Artikel Jurnal · 2025 sebagai aturan tertulis yang dibuat Literatur Akademik pada tahun 2025. Isinya kira-kira: entri indeks Open Access untuk publikasi artikel jurnal bidang Agraria dan Tata Ruang (2025) yang membahas pertanahan, agraria, dan tata ruang dengan rujukan utama UU No. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
Artikel Jurnal · 2025 adalah artikel jurnal yang mengatur soal agraria dan Tata Ruang. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar agraria dan Tata Ruang.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan agraria dan Tata Ruang.
- Menyebut Literatur Akademik sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama pembaca yang sedang mempelajari Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, Literatur Akademik ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah agraria dan Tata Ruang dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Artikel Jurnal · 2025.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Dasar hukum penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
Referensi UU No. 2 Tahun 2012 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Menjadi rujukan utama karena mengatur langsung materi pokok topik ini.
Menyempurnakan aturan hak atas tanah, HPL, dan pendaftaran tanah.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Entri indeks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Dasar hukum penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
Referensi UU No. 2 Tahun 2012 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Menjadi rujukan utama karena mengatur langsung materi pokok topik ini.
Menyempurnakan aturan hak atas tanah, HPL, dan pendaftaran tanah.
Putusan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Nur Santoso, Citra Hartono. Implementasi Kebijakan terhadap Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang — Kepastian Hukum di Indonesia. Artikel Jurnal · 2025. Literatur Akademik. 2025. Pustakara.