Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
Perpres No. 6 Tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Entri indeks Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 Perpres No. 6 Tahun 2025 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Entri indeks Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Presiden |
| Nomor & tahun | 6 / 2025 |
| Instansi penerbit | Presiden Republik Indonesia |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Perpres No. 6 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: Perpres 6/2025 adalah peraturan presiden yang entri indeks Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.
Poin Penting
- Perpres No. 6 Tahun 2025 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2025.
- Diterbitkan / ditangani oleh Presiden Republik Indonesia.
- Entri indeks Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.
- Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.
- Topik hukum terkait: Hukum Lingkungan, Hukum Bisnis.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Payung utama pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL, dan sanksi lingkungan.
Kerangka pengelolaan hutan negara.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Perpres No. 6 Tahun 2025. Presiden Republik Indonesia. 2025. Pustakara.