Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
Permen ATR No. 3 Tahun 2024 diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Referensi Permen ATR No. 3 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 Permen ATR No. 3 Tahun 2024 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Referensi Permen ATR No. 3 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Menteri |
| Nomor & tahun | 3 / 2024 |
| Instansi penerbit | Kementerian ATR/BPN |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Permen ATR No. 3 Tahun 2024 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan Permen ATR No. 3 Tahun 2024 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024. Isinya kira-kira: referensi Permen ATR No. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
Permen ATR No. 3 Tahun 2024 adalah peraturan menteri yang mengatur soal hukum Agraria. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Agraria.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Agraria.
- Menyebut Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Agraria. Selain itu, Kementerian ATR/BPN ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah hukum Agraria dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Permen ATR No. 3 Tahun 2024.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Dasar hukum penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
Menyempurnakan aturan hak atas tanah, HPL, dan pendaftaran tanah.
PPh atas pengalihan hak atas tanah.
Prosedur pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan sertifikat.
Referensi Permen ATR No. 1 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Referensi Permen ATR No. 2 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Permen ATR No. 3 Tahun 2024 tentang Permen ATR Nomor 3 Tahun 2024. Permen ATR No. 3 Tahun 2024. Kementerian ATR/BPN. 2024. Pustakara.