Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt Tahun 2025
Entri indeks putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt tahun 2025. Salinan resmi tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Informasi Dokumen
Lihat 7 informasi dokumen
Perjalanan Dokumen
Naskah & Struktur
Duduk Perkara
Entri indeks putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt tahun 2025. Salinan resmi tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan Putusan MA No. 6 K/Pdt/2025 sebagai aturan tertulis yang dibuat Mahkamah Agung pada tahun 2025. Isinya kira-kira: entri indeks putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt tahun 2025. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
Putusan MA No. 6 K/Pdt/2025 adalah putusan pengadilan yang mengatur soal hukum Lingkungan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Lingkungan.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Lingkungan.
- Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama orang atau lembaga yang berperkara dalam isu Hukum Lingkungan. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah aMDAL dan Persetujuan Lingkungan dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Seseorang bertanya soal pengelolaan Limbah; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Putusan MA No. 6 K/Pdt/2025.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Analisis mengenai dampak lingkungan.
Istilah teknis pada Hukum Lingkungan: Baku Mutu.
Istilah teknis pada Hukum Lingkungan: Limbah B3.
Istilah teknis pada Hukum Lingkungan: Persetujuan Lingkungan.
Payung utama pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL, dan sanksi lingkungan.
Aturan pelaksana UU 32/2009 dan UU Cipta Kerja untuk sektor lingkungan hidup.
Menyederhanakan regulasi lintas sektor untuk mendorong lapangan kerja.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Payung utama pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL, dan sanksi lingkungan.
Kerangka pengelolaan hutan negara.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Payung utama pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL, dan sanksi lingkungan.
Aturan pelaksana UU 32/2009 dan UU Cipta Kerja untuk sektor lingkungan hidup.
Menyederhanakan regulasi lintas sektor untuk mendorong lapangan kerja.
Istilah Hukum Terkait
Analisis mengenai dampak lingkungan.
Istilah teknis pada Hukum Lingkungan: Baku Mutu.
Istilah teknis pada Hukum Lingkungan: Limbah B3.
Istilah teknis pada Hukum Lingkungan: Persetujuan Lingkungan.
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt Tahun 2025. Putusan MA No. 6 K/Pdt/2025. Mahkamah Agung. 2025. Pustakara.