Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
12 Agustus 1999 — UU No. 30 Tahun 1999.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Kerangka arbitrase dan APS.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
- Istilah kunci: arbitrase
- Istilah kunci: APS
Materi Pokok
Kerangka arbitrase dan APS.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 30 / 1999 |
| Instansi penerbit | BANI |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 30 Tahun 1999 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan UU No. 30 Tahun 1999 sebagai aturan tertulis yang dibuat BANI pada tahun 1999. Isinya kira-kira: kerangka arbitrase dan APS. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
UU No. 30 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Bisnis & Perseroan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Bisnis & Perseroan.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Bisnis & Perseroan.
- Menyebut BANI sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Bisnis & Perseroan. Selain itu, BANI ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah hukum Bisnis & Perseroan dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 30 Tahun 1999.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Mengatur pendirian, tata kelola, dan pembubaran perseroan terbatas.
Menyempurnakan aturan pelaksana Jasa Konstruksi.
Perubahan kedua UU ITE terkait pasal pencemaran nama baik dan hoaks.
Referensi UU No. 1 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Referensi UU No. 10 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Referensi UU No. 11 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999. BANI. 1999. Pustakara.