Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
PP No. 14 Tahun 2021 diterbitkan oleh Kementerian PUPR.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Menyempurnakan aturan pelaksana Jasa Konstruksi.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 PP No. 14 Tahun 2021 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Menyempurnakan aturan pelaksana Jasa Konstruksi.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Pemerintah |
| Nomor & tahun | 14 / 2021 |
| Instansi penerbit | Kementerian PUPR |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 14 Tahun 2021 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan PP No. 14 Tahun 2021 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian PUPR pada tahun 2021. Isinya kira-kira: menyempurnakan aturan pelaksana Jasa Konstruksi. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
PP No. 14 Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah yang mengatur soal hukum Bisnis & Perseroan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Bisnis & Perseroan.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Bisnis & Perseroan.
- Menyebut Kementerian PUPR sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Bisnis & Perseroan. Selain itu, Kementerian PUPR ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah hukum Bisnis & Perseroan dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut PP No. 14 Tahun 2021.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Mengatur pendirian, tata kelola, dan pembubaran perseroan terbatas.
Kerangka arbitrase dan APS.
Aturan pelaksana P2SK.
Menjadi rujukan utama karena mengatur langsung materi pokok topik ini.
Menjabarkan pelaksanaan UU Kesehatan 17/2023 secara menyeluruh.
Referensi PP No. 20 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. PP No. 14 Tahun 2021. Kementerian PUPR. 2021. Pustakara.