UU No. 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2003

Institusi

Kementerian Keuangan

Status

Aktif

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

5 Apr 2003

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2003Diterbitkan

UU No. 17 Tahun 2003 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

5 Apr 2003Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Dasar pengelolaan keuangan negara.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Dasar pengelolaan keuangan negara.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Undang-Undang
Nomor & tahun	17 / 2003
Instansi penerbit	Kementerian Keuangan
Status keberlakuan	Aktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 17 Tahun 2003 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 17 Tahun 2003 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Keuangan pada tahun 2003. Isinya kira-kira: dasar pengelolaan keuangan negara. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 17 Tahun 2003 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Keuangan Negara. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Keuangan Negara.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Keuangan Negara.
Menyebut Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah hukum Keuangan Negara dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 17 Tahun 2003.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.