PP No. 45 Tahun 2013 — Tata Cara Pelaksanaan APBN

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Peraturan Pemerintah

Nomor

Tahun

2013

Institusi

Kementerian Keuangan

Status

Diubah

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

11 Jun 2013

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2013Diterbitkan

PP No. 45 Tahun 2013 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

11 Jun 2013Diubah

Dokumen ini telah mengalami perubahan; periksa naskah konsolidasi pada sumber resmi.

11 Jun 2013Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Tata cara pelaksanaan APBN.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 PP No. 45 Tahun 2013 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Tata cara pelaksanaan APBN.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Peraturan Pemerintah
Nomor & tahun	45 / 2013
Instansi penerbit	Kementerian Keuangan
Status keberlakuan	Diubah

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 45 Tahun 2013 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan PP No. 45 Tahun 2013 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Keuangan pada tahun 2013. Isinya kira-kira: tata cara pelaksanaan APBN. Saat ini dokumen ini masih berlaku, tetapi sebagian isinya sudah pernah diubah.

Ini dokumen apa?

PP No. 45 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang mengatur soal hukum Keuangan Negara. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Keuangan Negara.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Keuangan Negara.
Menyebut Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang.
Status "Diubah" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah hukum Keuangan Negara dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut PP No. 45 Tahun 2013.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
Status "Diubah" berarti Anda perlu memeriksa dokumen penggantinya sebelum memakainya sebagai dasar.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.