Peraturan PresidenAktifPerpres No. 2 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025

Entri indeks Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.

Tahun
2025
Nomor
2
Bagian
4 bagian
Topik
2
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Peraturan Presiden
Nomor
2
Tahun
2025
Institusi
Presiden Republik Indonesia
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
2025
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2025Diterbitkan

Perpres No. 2 Tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia.

2025Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Entri indeks Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 Perpres No. 2 Tahun 2025 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Entri indeks Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.

AspekKeterangan
Jenis peraturanPeraturan Presiden
Nomor & tahun2 / 2025
Instansi penerbitPresiden Republik Indonesia
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Perpres No. 2 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Penjelasan Bahasa Sederhana

Dihasilkan dari metadata dokumen ini

Dalam bahasa sederhana: Perpres 2/2025 adalah peraturan presiden yang entri indeks Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.

Poin Penting

  • Perpres No. 2 Tahun 2025 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2025.
  • Diterbitkan / ditangani oleh Presiden Republik Indonesia.
  • Entri indeks Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
  • Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI, JDIHN, dan Sekretariat Kabinet.
  • Topik hukum terkait: Hukum Tata Negara, Perhubungan.

Konsep Hukum Penting

Hukum Tata Negara
Istilah kunci dalam bidang Hukum Tata Negara.
Perhubungan
Istilah kunci dalam bidang Hukum Tata Negara.
Topik

Topik Hukum Terkait

Hukum Tata NegaraPerhubungan
Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Undang-UndangAktif
UU No. 13 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Memperkenalkan metode omnibus dalam legislasi.

Undang-UndangDiubah
UU No. 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-UndangAktif
UU No. 34 Tahun 2004
Tentara Nasional Indonesia

Kerangka Tentara Nasional Indonesia.

Undang-UndangDiubah
UU No. 24 Tahun 2003
Mahkamah Konstitusi

Pembentukan dan kewenangan MK.

Undang-UndangAktif
UU No. 2 Tahun 2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kerangka Kepolisian Negara RI.

Undang-UndangAktif
UU No. 2 Tahun 2025
UU 2/2025

Entri indeks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Presiden Republik Indonesia · Pranala resmi dokumen.
Situs Resmi
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Situs Resmi
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Perpres No. 2 Tahun 2025. Presiden Republik Indonesia. 2025. Pustakara.