Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
Permen Hukum No. 2 Tahun 2025 diterbitkan oleh Kementerian Hukum.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 pada Kementerian Hukum. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 Permen Hukum No. 2 Tahun 2025 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 pada Kementerian Hukum. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Menteri |
| Nomor & tahun | 2 / 2025 |
| Instansi penerbit | Kementerian Hukum |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Permen Hukum No. 2 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: Permen 2/2025 — Hukum adalah peraturan menteri yang entri indeks Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 pada Kementerian Hukum. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
Poin Penting
- Permen Hukum No. 2 Tahun 2025 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2025.
- Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian Hukum.
- Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 pada Kementerian Hukum.
- Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
- Topik hukum terkait: Hukum Tata Negara, Perhubungan.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Memperkenalkan metode omnibus dalam legislasi.
Kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kerangka Tentara Nasional Indonesia.
Pembentukan dan kewenangan MK.
Kerangka Kepolisian Negara RI.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Peraturan Menteri pada Kementerian Hukum Nomor 2 Tahun 2025. Permen Hukum No. 2 Tahun 2025. Kementerian Hukum. 2025. Pustakara.