Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
16 Agustus 1999 — UU No. 31 Tahun 1999.
Dokumen ini telah mengalami perubahan; periksa naskah konsolidasi pada sumber resmi.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Landasan utama pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
- Istilah kunci: korupsi
- Istilah kunci: tipikor
Materi Pokok
Landasan utama pemberantasan tindak pidana korupsi.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 31 / 1999 |
| Instansi penerbit | KPK |
| Status keberlakuan | Diubah |
| Kategori hukum | Hukum Publik |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 31 Tahun 1999 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai aturan tertulis yang dibuat KPK pada tahun 1999. Isinya kira-kira: landasan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini dokumen ini masih berlaku, tetapi sebagian isinya sudah pernah diubah.
Ini dokumen apa?
UU No. 31 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur soal anti Korupsi. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar anti Korupsi.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan anti Korupsi.
- Menyebut KPK sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Diubah" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Anti Korupsi. Selain itu, KPK ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah anti Korupsi dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 31 Tahun 1999.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- Status "Diubah" berarti Anda perlu memeriksa dokumen penggantinya sebelum memakainya sebagai dasar.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Perubahan kelembagaan dan mekanisme kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lintas kementerian/lembaga.
Kasasi memperberat pidana terdakwa perkara tindak pidana korupsi, memperjelas standar pembuktian unsur memperkaya diri sendiri/orang lain.
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tindak Pidana Korupsi.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999. KPK. 1999. Pustakara.