UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
Perubahan kelembagaan dan mekanisme kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Informasi Dokumen
Lihat 7 informasi dokumen
Perjalanan Dokumen
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Perubahan kelembagaan dan mekanisme kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Perubahan kelembagaan dan mekanisme kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Undang-Undang |
| Nomor & tahun | 19 / 2019 |
| Instansi penerbit | KPK |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 19 Tahun 2019 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan UU No. 19 Tahun 2019 sebagai aturan tertulis yang dibuat KPK pada tahun 2019. Isinya kira-kira: perubahan kelembagaan dan mekanisme kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
UU No. 19 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengatur soal anti Korupsi. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar anti Korupsi.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan anti Korupsi.
- Menyebut KPK sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Anti Korupsi. Selain itu, KPK ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah anti Korupsi dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 19 Tahun 2019.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pasal yang paling penting untuk memahami dokumen ini.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Landasan utama pemberantasan tindak pidana korupsi.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lintas kementerian/lembaga.
Kasasi memperberat pidana terdakwa perkara tindak pidana korupsi, memperjelas standar pembuktian unsur memperkaya diri sendiri/orang lain.
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tindak Pidana Korupsi.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU No. 19 Tahun 2019. KPK. 2019. Pustakara.