Perpres No. 54 Tahun 2018 — Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Peraturan Presiden

Nomor

Tahun

2018

Institusi

KPK

Status

Aktif

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

20 Jul 2018

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2018Diterbitkan

Perpres No. 54 Tahun 2018 diterbitkan oleh KPK.

20 Jul 2018Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lintas kementerian/lembaga.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2018 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lintas kementerian/lembaga.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Peraturan Presiden
Nomor & tahun	54 / 2018
Instansi penerbit	KPK
Status keberlakuan	Aktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Perpres No. 54 Tahun 2018 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan Perpres No. 54 Tahun 2018 sebagai aturan tertulis yang dibuat KPK pada tahun 2018. Isinya kira-kira: strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lintas kementerian/lembaga. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

Perpres No. 54 Tahun 2018 adalah peraturan presiden yang mengatur soal anti Korupsi. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar anti Korupsi.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan anti Korupsi.
Menyebut KPK sebagai pihak yang berwenang.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Anti Korupsi. Selain itu, KPK ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah anti Korupsi dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Perpres No. 54 Tahun 2018.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.