PP No. 96 Tahun 2021 — Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Peraturan Pemerintah

Nomor

Tahun

2021

Institusi

Kementerian ESDM

Status

Aktif

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

2 Sep 2021

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2021Diterbitkan

PP No. 96 Tahun 2021 diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

2 Sep 2021Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Aturan pelaksana UU Minerba versi Cipta Kerja.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 PP No. 96 Tahun 2021 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Aturan pelaksana UU Minerba versi Cipta Kerja.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Peraturan Pemerintah
Nomor & tahun	96 / 2021
Instansi penerbit	Kementerian ESDM
Status keberlakuan	Aktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 96 Tahun 2021 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan PP No. 96 Tahun 2021 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian ESDM pada tahun 2021. Isinya kira-kira: aturan pelaksana UU Minerba versi Cipta Kerja. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

PP No. 96 Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah yang mengatur soal hukum Pertambangan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Pertambangan.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Pertambangan.
Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Pertambangan. Selain itu, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah perizinan Tambang dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Seseorang bertanya soal kewajiban Pelaku Usaha; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut PP No. 96 Tahun 2021.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.