Peraturan PemerintahAktifPP No. 3 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025

Entri indeks Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI / JDIHN.

Tahun
2025
Nomor
3
Bagian
4 bagian
Topik
2
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Peraturan Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2025
Institusi
Pemerintah Republik Indonesia
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
2025
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2025Diterbitkan

PP No. 3 Tahun 2025 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2025Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Entri indeks Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI / JDIHN.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2025 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Entri indeks Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI / JDIHN.

AspekKeterangan
Jenis peraturanPeraturan Pemerintah
Nomor & tahun3 / 2025
Instansi penerbitPemerintah Republik Indonesia
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Penjelasan Bahasa Sederhana

Dihasilkan dari metadata dokumen ini

Dalam bahasa sederhana: PP 3/2025 adalah peraturan pemerintah yang entri indeks Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025. Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI / JDIHN.

Poin Penting

  • PP No. 3 Tahun 2025 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2025.
  • Diterbitkan / ditangani oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  • Entri indeks Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.
  • Naskah lengkap tersedia pada repositori resmi BPK RI / JDIHN.
  • Topik hukum terkait: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak.

Konsep Hukum Penting

Hukum Administrasi Negara
Istilah kunci dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
Hukum Pajak
Istilah kunci dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
Topik

Topik Hukum Terkait

Hukum Administrasi NegaraHukum Pajak
Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Undang-UndangAktif
UU No. 20 Tahun 2023
ASN 2023

Pembaruan manajemen ASN yang menggantikan UU 5/2014.

Undang-UndangAktif
UU No. 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan

Mengatur asas dan prosedur keputusan/tindakan administrasi pemerintahan.

Undang-UndangDiganti
UU No. 5 Tahun 2014
ASN

Pengaturan pokok manajemen ASN; digantikan oleh UU 20/2023.

Undang-UndangAktif
UU No. 24 Tahun 2013
Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menyempurnakan Adminduk termasuk NIK.

Undang-UndangAktif
UU No. 48 Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman

Kerangka kekuasaan kehakiman.

Undang-UndangAktif
UU No. 24 Tahun 2007
Penanggulangan Bencana

Kerangka penanggulangan bencana.

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Pemerintah Republik Indonesia · Pranala resmi dokumen.
Situs Resmi
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Situs Resmi
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025. PP No. 3 Tahun 2025. Pemerintah Republik Indonesia. 2025. Pustakara.