Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
UUD 1945 — Rujukan Bab 7 (2000) diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
Dokumen ini telah mengalami perubahan; periksa naskah konsolidasi pada sumber resmi.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Panduan rujukan terhadap Bab 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2000). Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UUD 1945 — Rujukan Bab 7 (2000) memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Panduan rujukan terhadap Bab 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2000). Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Dokumen Konstitusi |
| Nomor & tahun | 7 / 2000 |
| Instansi penerbit | Majelis Permusyawaratan Rakyat RI |
| Status keberlakuan | Diubah |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UUD 1945 — Rujukan Bab 7 (2000) dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: UUD 1945 Bab 7 adalah dokumen konstitusi yang panduan rujukan terhadap Bab 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2000). Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
Poin Penting
- UUD 1945 — Rujukan Bab 7 (2000) berstatus Diubah dan diterbitkan pada tahun 2000.
- Diterbitkan / ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
- Panduan rujukan terhadap Bab 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2000).
- Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
- Topik hukum terkait: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Pembaruan manajemen ASN yang menggantikan UU 5/2014.
Mengatur asas dan prosedur keputusan/tindakan administrasi pemerintahan.
Pengaturan pokok manajemen ASN; digantikan oleh UU 20/2023.
Menyempurnakan Adminduk termasuk NIK.
Kerangka kekuasaan kehakiman.
Kerangka penanggulangan bencana.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Undang-Undang Dasar 1945 — panduan rujukan Bab 7 pasca perubahan (2000). UUD 1945 — Rujukan Bab 7 (2000). Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2000. Pustakara.