PP No. 36 Tahun 2018 — Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Peraturan Pemerintah

Nomor

Tahun

2018

Institusi

DJKI Kementerian Hukum

Status

Aktif

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

2018

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2018Diterbitkan

PP No. 36 Tahun 2018 diterbitkan oleh DJKI Kementerian Hukum.

2018Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Menjadi rujukan utama karena mengatur langsung materi pokok topik ini.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 PP No. 36 Tahun 2018 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Menjadi rujukan utama karena mengatur langsung materi pokok topik ini.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Peraturan Pemerintah
Nomor & tahun	36 / 2018
Instansi penerbit	DJKI Kementerian Hukum
Status keberlakuan	Aktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 36 Tahun 2018 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan PP No. 36 Tahun 2018 sebagai aturan tertulis yang dibuat DJKI Kementerian Hukum pada tahun 2018. Isinya kira-kira: menjadi rujukan utama karena mengatur langsung materi pokok topik ini. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

PP No. 36 Tahun 2018 adalah peraturan pemerintah yang mengatur soal lisensi & Royalti. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar lisensi & Royalti.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan lisensi & Royalti.
Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya DJKI Kementerian Hukum dan Kementerian Perdagangan.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Lisensi & Royalti. Selain itu, DJKI Kementerian Hukum dan Kementerian Perdagangan ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah perjanjian Lisensi dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Seseorang bertanya soal royalti; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut PP No. 36 Tahun 2018.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.