Peraturan PemerintahAktifPP No. 42 Tahun 2024

PP No. 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Aturan pelaksana P2SK.

Tahun
2024
Nomor
42
Bagian
4 bagian
Topik
1
Sumber Resmi: Sumber Resmi
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Peraturan Pemerintah
Nomor
42
Tahun
2024
Institusi
Kementerian Keuangan
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
22 Nov 2024
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2024Diterbitkan

PP No. 42 Tahun 2024 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

22 Nov 2024Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Aturan pelaksana P2SK.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 PP No. 42 Tahun 2024 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Aturan pelaksana P2SK.

AspekKeterangan
Jenis peraturanPeraturan Pemerintah
Nomor & tahun42 / 2024
Instansi penerbitKementerian Keuangan
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan PP No. 42 Tahun 2024 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Penjelasan Bahasa Sederhana

Dihasilkan dari metadata dokumen ini

Dalam bahasa sederhana: Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah peraturan pemerintah yang aturan pelaksana P2SK.

Poin Penting

  • PP No. 42 Tahun 2024 berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2024.
  • Diterbitkan / ditangani oleh Kementerian Keuangan.
  • Topik hukum terkait: Jasa Keuangan & Fintech.

Konsep Hukum Penting

P2P Lending
Istilah kunci dalam bidang Jasa Keuangan & Fintech.
Fintech
Istilah kunci dalam bidang Jasa Keuangan & Fintech.
Debt Collector
Istilah kunci dalam bidang Jasa Keuangan & Fintech.
OJK
Istilah kunci dalam bidang Jasa Keuangan & Fintech.
Topik

Topik Hukum Terkait

Jasa Keuangan & FintechPinjaman Online (P2P Lending)Praktik Penagihan
Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Undang-UndangAktif
UU No. 4 Tahun 2023
P2SK

Reformasi menyeluruh sektor jasa keuangan, termasuk peran OJK, BI, dan LPS.

Undang-UndangAktif
UU No. 21 Tahun 2011
Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-UndangAktif
UU No. 3 Tahun 2011
Transfer Dana

Sistem penyelenggaraan transfer dana.

Peraturan PemerintahAktif
PP No. 28 Tahun 2024
Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menjabarkan pelaksanaan UU Kesehatan 17/2023 secara menyeluruh.

Peraturan PemerintahAktif
PP No. 20 Tahun 2024
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024

Referensi PP No. 20 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.

Peraturan PemerintahAktif
PP No. 19 Tahun 2024
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024

Referensi PP No. 19 Tahun 2024 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.

Jaringan Hukum

Relasi Antar Dokumen

Peraturan Terkait

UU P2SK
UU P2SK
POJK LPBBTI
POJK LPBBTI
UU Perlindungan Konsumen
UU Perlindungan Konsumen
UU ITE
UU ITE

Istilah Hukum Terkait

P2P Lending
P2P Lending
Fintech
Fintech
Debt Collector
Debt Collector
OJK
OJK

Lembaga Terkait

Otoritas Jasa Keuangan
AFPI
Satgas PASTI
Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

Sumber ResmiTerverifikasi
Kementerian Keuangan · Pranala resmi dokumen.
Situs Resmi
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Situs Resmi
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

PP No. 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. PP No. 42 Tahun 2024. Kementerian Keuangan. 2024. Pustakara.