Peraturan Menteri pada Kementerian Kesehatan Nomor 4 Tahun 2025
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 pada Kementerian Kesehatan. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
Informasi Dokumen
Lihat 7 informasi dokumen
Perjalanan Dokumen
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 pada Kementerian Kesehatan. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 Permen Kesehatan No. 4 Tahun 2025 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Entri indeks Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 pada Kementerian Kesehatan. Naskah resmi tersedia melalui JDIH kementerian terkait dan JDIHN Nasional.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Peraturan Menteri |
| Nomor & tahun | 4 / 2025 |
| Instansi penerbit | Kementerian Kesehatan |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan Permen Kesehatan No. 4 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan Permen Kesehatan No. 4 Tahun 2025 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Kesehatan pada tahun 2025. Isinya kira-kira: entri indeks Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 pada Kementerian Kesehatan. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
Permen Kesehatan No. 4 Tahun 2025 adalah peraturan menteri yang mengatur soal hukum Pajak. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Pajak.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Pajak.
- Menyebut Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang berwenang.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Pajak. Selain itu, Kementerian Kesehatan ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah hukum Pajak dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Permen Kesehatan No. 4 Tahun 2025.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pasal yang paling penting untuk memahami dokumen ini.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Reformasi tarif PPh, PPN, dan penyempurnaan administrasi perpajakan.
Modernisasi tarif dan objek bea meterai, termasuk dokumen elektronik.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Peraturan Menteri pada Kementerian Kesehatan Nomor 4 Tahun 2025. Permen Kesehatan No. 4 Tahun 2025. Kementerian Kesehatan. 2025. Pustakara.