Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
Artikel Jurnal · 2025 diterbitkan oleh Literatur Akademik.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Abstrak
Entri indeks Open Access untuk publikasi artikel jurnal bidang Hak Asasi Manusia (2025) yang membahas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan rujukan utama UU No. 39 Tahun 1999. Abstrak, sitasi, dan berkas resmi tersedia pada GARUDA Kemdikbud. Pustakara hanya mengindeks metadata publik dan menautkan ke repositori resmi.
Metode & Pembahasan
Artikel Jurnal ini membahas Hak Asasi Manusia, Literatur Hukum dengan pendekatan hukum normatif dan penelusuran peraturan serta putusan yang relevan.
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Jenis publikasi | Artikel Jurnal |
| Penulis | Dewi Wibowo; Nur Handoko |
| Afiliasi | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi |
| Penerbit | Jurnal Konstitusi |
| DOI | 10.20885/pustakara.idx.2025.1166 |
Kesimpulan
Publikasi ini menjadi rujukan akademik untuk topik Hak Asasi Manusia dan dapat diakses penuh melalui repositori resmi.
Mode Belajar Adaptif
Bayangkan Artikel Jurnal · 2025 sebagai aturan tertulis yang dibuat Literatur Akademik pada tahun 2025. Isinya kira-kira: entri indeks Open Access untuk publikasi artikel jurnal bidang Hak Asasi Manusia (2025) yang membahas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan rujukan utama UU No. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.
Ini dokumen apa?
Artikel Jurnal · 2025 adalah artikel jurnal yang mengatur soal hak Asasi Manusia. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hak Asasi Manusia.
Kenapa ini penting?
- Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
- Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hak Asasi Manusia.
- Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
- Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.
Siapa yang terkena dampaknya?
Terutama pembaca yang sedang mempelajari Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.
Contoh situasi sehari-hari
- Anda menghadapi masalah pelanggaran HAM Berat dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
- Seseorang bertanya soal kebebasan Sipil; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
- Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut Artikel Jurnal · 2025.
Sering disalahpahami
- Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
- "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
- Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.
Konsep Hukum Penting
Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula
Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.
Menegaskan pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Mendirikan Pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM berat.
Referensi UU No. 12 Tahun 2005 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Mendirikan Pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM berat.
Menegaskan pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Relasi Antar Dokumen
Peraturan Terkait
Menegaskan pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Mendirikan Pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM berat.
Referensi UU No. 12 Tahun 2005 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.
Putusan Terkait
Istilah Hukum Terkait
Lembaga Terkait
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Dewi Wibowo, Nur Handoko. Politik Hukum terhadap Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia — Kepastian Hukum di Indonesia. Artikel Jurnal · 2025. Literatur Akademik. 2025. Pustakara.