UU No. 23 Tahun 2023 — UU 23/2023

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2023

Institusi

Dewan Perwakilan Rakyat RI

Status

Aktif

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

2023

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2023Diterbitkan

UU No. 23 Tahun 2023 diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.

2023Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Entri indeks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2023 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Entri indeks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Undang-Undang
Nomor & tahun	23 / 2023
Instansi penerbit	Dewan Perwakilan Rakyat RI
Status keberlakuan	Aktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 23 Tahun 2023 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 23 Tahun 2023 sebagai aturan tertulis yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tahun 2023. Isinya kira-kira: entri indeks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 23 Tahun 2023 adalah undang-undang yang mengatur soal keuangan Negara. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar keuangan Negara.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan keuangan Negara.
Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya BPK RI dan Kementerian Keuangan.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Keuangan Negara. Selain itu, BPK RI, Kementerian Keuangan dan BPKP ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah aPBN dan APBD dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Seseorang bertanya soal perbendaharaan; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 23 Tahun 2023.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.