Informasi Dokumen
Perjalanan Dokumen
UUD 1945 — Rujukan Bab 4 (2002) diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.
Naskah & Struktur
Ringkasan Peraturan
Panduan rujukan terhadap Bab 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2002). Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
Ketentuan Umum
Pasal 1Pasal 1 UUD 1945 — Rujukan Bab 4 (2002) memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.
Materi Pokok
Panduan rujukan terhadap Bab 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2002). Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jenis peraturan | Dokumen Konstitusi |
| Nomor & tahun | 4 / 2002 |
| Instansi penerbit | Majelis Permusyawaratan Rakyat RI |
| Status keberlakuan | Aktif |
Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UUD 1945 — Rujukan Bab 4 (2002) dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.
Naskah resmi lengkapPustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.
Penjelasan Bahasa Sederhana
Dalam bahasa sederhana: UUD 1945 Bab 4 adalah dokumen konstitusi yang panduan rujukan terhadap Bab 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2002). Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
Poin Penting
- UUD 1945 — Rujukan Bab 4 (2002) berstatus Aktif dan diterbitkan pada tahun 2002.
- Diterbitkan / ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
- Panduan rujukan terhadap Bab 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah setelah perubahan (2002).
- Naskah resmi diterbitkan MPR RI.
- Topik hukum terkait: Hukum Pajak, Perlindungan Konsumen.
Konsep Hukum Penting
Topik Hukum Terkait
Dokumen Rekomendasi
Reformasi tarif PPh, PPN, dan penyempurnaan administrasi perpajakan.
Modernisasi tarif dan objek bea meterai, termasuk dokumen elektronik.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Entri indeks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2025. Judul lengkap, status, dan naskah resmi tersedia pada repositori BPK RI / JDIHN.
Verifikasi & Repositori
Unduh, Bagikan & Sitasi
Undang-Undang Dasar 1945 — panduan rujukan Bab 4 pasca perubahan (2002). UUD 1945 — Rujukan Bab 4 (2002). Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2002. Pustakara.