Undang-UndangAktifUU No. 12 Tahun 2012

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kerangka pendidikan tinggi.

Tahun
2012
Nomor
12
Bagian
4 bagian
Topik
1
Sumber Resmi: BPK RI
Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2012
Institusi
Kementerian Pendidikan
Status
Aktif
Bahasa
Bahasa Indonesia
Diperbarui
10 Agu 2012
Linimasa

Perjalanan Dokumen

2012Diterbitkan

UU No. 12 Tahun 2012 diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan.

10 Agu 2012Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Kerangka pendidikan tinggi.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2012 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Kerangka pendidikan tinggi.

AspekKeterangan
Jenis peraturanUndang-Undang
Nomor & tahun12 / 2012
Instansi penerbitKementerian Pendidikan
Status keberlakuanAktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode PemulaBahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 12 Tahun 2012 sebagai aturan tertulis yang dibuat Kementerian Pendidikan pada tahun 2012. Isinya kira-kira: kerangka pendidikan tinggi. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 12 Tahun 2012 adalah undang-undang yang mengatur soal hukum Pendidikan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar hukum Pendidikan.

Kenapa ini penting?

  • Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
  • Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan hukum Pendidikan.
  • Menyebut lembaga yang bisa Anda datangi, misalnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi.
  • Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Hukum Pendidikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan BAN-PT ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

  • Anda menghadapi masalah pendidikan Dasar dan Menengah dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
  • Seseorang bertanya soal pendidikan Tinggi; jawabannya bisa ditelusuri dari bagian-bagian dokumen ini.
  • Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 12 Tahun 2012.

Sering disalahpahami

  • Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
  • "Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
  • Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.

Konsep Hukum Penting

Akreditasi
Istilah kunci dalam bidang Hukum Pendidikan.
UKT
Istilah kunci dalam bidang Hukum Pendidikan.
Satgas PPKSP
Istilah kunci dalam bidang Hukum Pendidikan.

Pengetahuan Terkait untuk Mode Pemula

Mulai dari istilah dan lembaga dulu, baru masuk ke dokumen hukumnya.

Topik

Topik Hukum Terkait

Lanjut Membaca

Dokumen Rekomendasi

Jaringan Hukum

Relasi Antar Dokumen

Sumber Resmi

Verifikasi & Repositori

BPK RITerverifikasi
Kementerian Pendidikan · Pranala resmi dokumen.
JDIHN NasionalTerverifikasi
Kementerian Hukum RI · Pencarian dokumen pada Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional.
Aksi

Unduh, Bagikan & Sitasi

Unduh Naskah Resmi
Sitasi

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU No. 12 Tahun 2012. Kementerian Pendidikan. 2012. Pustakara.