UU No. 10 Tahun 2016 — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Metadata

Informasi Dokumen

Jenis Dokumen

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2016

Institusi

Pemerintah Republik Indonesia

Status

Aktif

Bahasa

Bahasa Indonesia

Diperbarui

2016

Linimasa

Perjalanan Dokumen

2016Diterbitkan

UU No. 10 Tahun 2016 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2016Pemutakhiran Indeks

Metadata diperbarui dan diverifikasi terhadap sumber resmi.

Isi Dokumen

Naskah & Struktur

Ringkasan Peraturan

Referensi UU No. 10 Tahun 2016 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2016 memuat definisi resmi seluruh istilah yang dipakai dalam peraturan ini. Rumusan lengkap tersedia pada naskah resmi.

Materi Pokok

Referensi UU No. 10 Tahun 2016 — buka pranala resmi BPK RI untuk teks lengkap.

Aspek	Keterangan
Jenis peraturan	Undang-Undang
Nomor & tahun	10 / 2016
Instansi penerbit	Pemerintah Republik Indonesia
Status keberlakuan	Aktif

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur saat mulai berlaku dan pengundangan UU No. 10 Tahun 2016 dalam Lembaran Negara / Berita Negara Republik Indonesia.

Naskah resmi lengkap

Pustakara menampilkan indeks metadata resmi. Untuk kutipan hukum, gunakan naskah resmi pada sumber di bawah.

AI Insight

Mode Belajar Adaptif

🟢 Mode Pemula — Bahasa sehari-hari, tanpa istilah rumitDihasilkan dari metadata dokumen ini

Bayangkan UU No. 10 Tahun 2016 sebagai aturan tertulis yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2016. Isinya kira-kira: referensi UU No. Saat ini dokumen ini masih berlaku dan mengikat sampai sekarang.

Ini dokumen apa?

UU No. 10 Tahun 2016 adalah undang-undang yang mengatur soal peraturan Perundang-Undangan. Dokumen semacam ini dipakai sebagai pegangan ketika ada masalah atau pertanyaan seputar peraturan Perundang-Undangan.

Kenapa ini penting?

Memberi kepastian: ada aturan tertulis yang bisa dijadikan rujukan, bukan sekadar kebiasaan.
Menentukan hak dan kewajiban Anda dalam urusan peraturan Perundang-Undangan.
Menyebut Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang.
Status "Aktif" menentukan apakah aturan ini masih bisa dipakai atau tidak.

Siapa yang terkena dampaknya?

Terutama siapa pun yang berurusan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia ikut terlibat karena merekalah yang menjalankan atau mengawasi aturannya.

Contoh situasi sehari-hari

Anda menghadapi masalah peraturan Perundang-Undangan dan perlu tahu aturan mana yang berlaku — dokumen inilah rujukannya.
Anda diminta menunjukkan dasar hukum saat mengurus keperluan resmi.
Anda ingin melapor atau mengurus sesuatu, lalu petugas menanyakan dasar hukumnya: sebut UU No. 10 Tahun 2016.

Sering disalahpahami

Judul dokumen bukan isi lengkapnya — hak dan sanksi biasanya ada di pasal-pasal tertentu, bukan di judul.
"Aktif" bukan berarti tidak pernah diubah — selalu cek bagian linimasa di halaman ini.
Penjelasan di halaman ini membantu memahami, tetapi teks resmi tetap yang paling menentukan.