Satu dokumen. Banyak sumber resmi. Satu antarmuka.
Pustakara mengagregasi hukum Indonesia dari JDIHN, BPK, DPR, MK, MA, kementerian sektoral, lembaga negara independen, dan seluruh JDIH pemerintah daerah — dengan skema yang siap berkembang seiring bertambahnya sumber.
Semua institusi yang diagregasi Pustakara
Sumber Hukum Utama
Lembaga negara pusat yang menerbitkan atau mendokumentasikan peraturan otentik.
Pusat dokumentasi hukum nasional yang mengintegrasikan JDIH seluruh lembaga negara.
Database peraturan resmi negara dengan versi otentik & status keberlakuan.
Sumber proses legislasi, risalah rapat, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
Dokumentasi peraturan yang diundangkan Presiden dan Sekretariat Negara.
Dokumentasi hukum lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menkumham.
Sumber putusan uji materiil, sengketa kewenangan, dan pembubaran partai.
Direktori putusan pengadilan seluruh Indonesia — dari tingkat pertama hingga kasasi.
Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran MA, dan yurisprudensi tetap.
Sumber Akademik
Perpustakaan nasional dan portal jurnal ilmiah bereputasi.
Koleksi digital nasional — buku hukum, jurnal ilmiah, dan naskah langka.
Layanan peminjaman e-book resmi Perpustakaan Nasional.
Portal jurnal ilmiah Indonesia — indeks artikel dan publikasi akademik.
Kementerian & Regulator Sektoral
Instansi yang menerbitkan regulasi teknis di bidang tertentu.
Regulator sektor jasa keuangan — Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK.
Bank sentral RI — Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan makroprudensial.
Regulasi telekomunikasi, penyiaran, dan ruang digital nasional.
Regulasi hubungan industrial, pengupahan, dan perlindungan pekerja.
Regulasi agraria, tata ruang, dan pertanahan nasional.
Regulasi pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan farmasi.
Regulasi fiskal, kepabeanan, cukai, dan pengelolaan APBN.
Lembaga Negara Independen
Komisi dan lembaga pengawas yang menerbitkan kajian & rekomendasi.
Laporan pemantauan, rekomendasi, dan standar norma HAM nasional.
Kajian, catatan tahunan, dan rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan.
Kajian antikorupsi, kode etik penyelenggara negara, dan pedoman LHKPN.
Standar pelayanan publik, laporan investigasi, dan saran kebijakan.
JDIH Pemerintah Daerah
Dokumentasi produk hukum tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Perda, Pergub, dan produk hukum daerah Provinsi DKI Jakarta.
Perda, Pergub, dan produk hukum daerah Provinsi Jawa Barat.
Perda, Pergub, dan produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah.
Perda, Pergub, dan produk hukum daerah Provinsi Jawa Timur.
Ekstensibel: menambah JDIH Provinsi, Kabupaten, atau Kota baru di masa depan cukup dengan menambah satu entri di LOCAL_SOURCES — UI dan relasi akan menyesuaikan otomatis.
Setiap jenis dokumen hukum, satu skema terpadu
Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Legislasi nasional oleh DPR & Presiden.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Pelaksanaan Undang-Undang oleh Pemerintah.
Peraturan yang ditetapkan Presiden.
Keputusan Presiden bersifat konkret.
Instruksi Presiden kepada aparatur negara.
Regulasi teknis dari kementerian/lembaga.
Keputusan menteri bersifat individual/konkret.
Surat Edaran dari kementerian, MA, OJK, BI, dll.
Perda tingkat provinsi/kabupaten/kota.
Peraturan yang ditetapkan Gubernur.
Perbup / Perwali tingkat kabupaten/kota.
Putusan uji materiil, sengketa kewenangan, dll.
Putusan kasasi & peninjauan kembali.
Putusan yang menjadi rujukan pengadilan.
RUU yang sedang dibahas di DPR.
Artikel jurnal hukum & disertasi.
Buku, monograf, dan tesis hukum.
Terbitan berkala jurnal hukum bereputasi.
Definisi terminologi hukum Indonesia.
Halaman kurasi topik & bidang hukum.
Bidang yang disimpan setiap regulasi
title / shortTitleJudul resmi & nama populer.
code · number · yearNomor peraturan dan tahun pengundangan.
statusBerlaku, Diubah, Dicabut, Belum Berlaku, Rancangan.
effectiveFrom · promulgatedOnTanggal berlaku & tanggal diundangkan.
issuingInstitutionsLembaga penerbit (DPR, Presiden, Menteri, dst).
gazette.ln · tln · bn · tbnLembaran Negara / Berita Negara & tambahan.
related[]Relasi tipis: amends, revokes, implements, references.
courtDecisions[]Putusan MK & MA yang menguji / merujuk.
academicReferences[]Rujukan jurnal, buku, dan disertasi.
topics · keywordsKurasi topik dan kata kunci untuk penelusuran.
sources[]Bukti provenans dari ≥1 sumber resmi (multi-sumber).
UU No.23 Tahun 2004 — dirujuk dari 6 sumber resmi
UU PKDRT
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pusat dokumentasi hukum nasional yang mengintegrasikan JDIH seluruh lembaga negara.
Database peraturan resmi negara dengan versi otentik & status keberlakuan.
Sumber proses legislasi, risalah rapat, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
Dokumentasi peraturan yang diundangkan Presiden dan Sekretariat Negara.
Sumber putusan uji materiil, sengketa kewenangan, dan pembubaran partai.
Kajian, catatan tahunan, dan rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan.